Mengenal Perbedaan Pajak Dan Retribusi

Mengenal Perbedaan Pajak Dan Retribusi

Masyarakat pasti sudah tidak asing dengan istilah pajak, berikut pengertian, juga pengaplikasiannya dalam banyak sektor. Sedangkan untuk retribusi, istilah tersebut cukup sering didengar, namun pengertian serta hal-hal terkait lainnya belum familier di telinga publik. Mungkin, hanya sebagian masyarakat tertentu saja yang berkaitan langsung dengan retribusi tersebut yang memiliki pemahaman mendalam dan benar mengenainya. Kondisi ini acap kali menimbulkan kesalahan pemahaman pada masyarakat yang menganggap retribusi serupa dengan pajak karena sama-sama berupa pungutan. Padahal, terdapat perbedaan pajak dan retribusi yang sangat spesifik. Publik perlu memahami perbedaan keduanya karena baik pajak maupun retribusi sama-sama dibebankan kepada masyarakat, tetapi kembali pula untuk keperluan mereka. Dari dan untuk rakyat. Supaya dapat memahami perbedaan antara keduanya, penting kiranya untuk lebih dahulu mengenal secara mendalam tentang pajak dan retribusi.

Pengertian dan Tujuan Pajak

Definisi dari pajak adalah pungutan wajib yang ditetapkan pemerintah kepada masyarakat yang kemudian disebut dengan wajib pajak yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak atau disebut NPWP resmi sebagai pembayar pajak aktif. Hal-hal mengenai pajak telah diatur secara mendetail oleh undang-undang, baik kriteria masyarakat wajib pajak, besaran pungutan, pengelolaan, hingga penggunaan. Tujuan utama dari pembayaran pajak adalah untuk keperluan pembangunan negara, baik sarana maupun prasarana. Sehingga secara teknis, pajak dipungut dari masyarakat bukan untuk kepentingan pemerintah, melainkan demi kenyamanan rakyat sendiri melalui kelengkapan fasilitas umum yang tersedia dalam kondisi yang baik dan terawat.

Macam Pajak Negara

Dana yang didapatkan melalui pembayaran dari para wajib pajak secara resmi masuk ke dalam kas negara dan pengelolaan serta pemakaiannya berada langsung di bawah kewenangan Menteri Keuangan yang membawahi Direktorat Jenderal Pajak sebagai badan negara yang bertugas untuk mengumpulkan pajak untuk kemudian disetorkan kepada kas negara. Pajak sendiri terdiri dari beberapa macam dengan besaran pungutan berbeda. Berikut ini adalah jenis-jenis pajak yang diterapkan di Indonesia :

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Pajak bumi dan bangunan dikenakan kepada hasil eksplorasi alam seperti pertambangan dan juga bangunan yang berdiri di wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Besaran yang ditetapkan dari Pajak Bumi dan Bangunan bergantung pada banyak aspek, yakni posisi dari obyek pajak apakah berada di daerah perkotaan atau pedesaan karena nilai lahan maupun bangunan di kota lebih tinggi, dokumen-dokumen kepemilikan lahan dan bangunan, hingga kualitas serta perkiraan prospek masa depan areal tersebut.

Pajak Penghasilan (PPh)

Perseorangan yang aktif sebagai pekerja wajib dikenakan Pajak Penghasilan atau PPh. Bahkan meskipun individu tersebut bekerja di luar negeri, selama masih berstatus sebagai Warga Negara Indonesia dan dibuktikan melalui dokumen yang sah seperti KTP, maka mereka pun tetap wajib membayar dengan sebelumnya harus tau cara menghitung PPh 21. Besaran PPh ditetapkan 10-15% dari gaji yang didapatkan oleh pekerja tersebut dan dihitung melalui slip gaji resmi yang ditembuskan oleh perusahaan terkait.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Bagi yang kerap berbelanja ke minimarket, supermarket atau semacamnya mungkin tidak asing dengan istilah Pajak Pertambahan Nilai atau PPN. Pajak tersebut dipungut dari produk atau jasa yang ditawarkan oleh pembeli kepada penjual. Umumnya, PPN ditetapkan untuk setiap transaksi terhadap badan usaha berskala menengah ke atas dan memiliki kesanggupan untuk membayar karyawan. Meskipun demikian, bukan perusahaan terkait yang membayar PPN tersebut, melainkan konsumen yang membeli produk atau menggunakan jasa. Nilainya sekitar 10-15% dari nominal produk atau tarif jasa. Sistem ini masih memunculkan perdebatan karena pelimpahan PPN kepada konsumen berarti semakin menguntungkan pihak penjual sedangkan membebankan terlalu banyak kepada pembeli, meski secara teknis pajak tersebut merupakan tanggung jawab badan usaha terkait.

Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM)

Untuk barang-barang yang tidak umum digunakan atau dikonsumsi oleh masyarakat, maka pemerintah menetapkan Pajak Penjualan Barang Mewah atau PPnBM kepada pemilik atau penggunanya. Barang-barang seperti perhiasan mewah, alkohol impor, dan mobil mewah merupakan sedikit contoh dari item yang dikenakan PPnBM. Besarannya minimal 10% sedangkan titik maksimalnya bisa mencapai 200%.

Pajak Perdagangan Internasional (PPI)

Barang-barang impor maupun ekspor merupakan item yang dikenai Pajak Perdagangan Internasional atau PPI. Pajak dipungut oleh kantor bea cukai yang teknisnya berada di bawah kewenangan Direktorat Jenderal Pajak. Petugas bea cukai bertugas di bagian kargo bandara maupun pelabuhan untuk mendata barang-barang yang dikirim ke luar negeri maupun masuk ke Indonesia. Mereka juga bertugas untuk melakukan inspeksi serta penyitaan terhadap barang-barang selundupan.

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Bagi para pemilik kendaraan bermotor, maka akan dikenakan biaya. Untuk itu, cara cek pajak Kendaraan Bermotor atau PKB yang nominalnya ditentukan pada nilai sepeda motor melalui tahun produksi, keadaan fisik, serta perkiraan harga jual di pasaran pada masa kini. Bagi yang memiliki kendaraan bermotor lebih satu, maka akan dikenakan tambahkan, yakni pajak progresif.

Definisi Retribusi

Setelah memahami cukup mendalam tentang pajak, maka selanjutnya adalah pembahasan mengenai retribusi. Pengertian dari retribusi adalah pungutan yang ditetapkan untuk sektor-sektor tertentu oleh pemerintah daerah yang tujuannya untuk kepentingan pengelolaan sektor terkait sendiri.

Macam-Macam Retribusi

Retribusi secara umum dibagi menjadi tiga macam, yakni Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, serta Retribusi Jasa Perizinan, Masing-masing pendapatan dari retribusi tersebut masuk ke dalam kas daerah pemerintah bersangkutan.

Retribusi Jasa Usaha

Maksud dari retribusi jasa usaha adalah pungutan yang ditetapkan kepada masyarakat atas penggunaan layanan umum dari pemerintah, Contohnya pungutan untuk layanan kebersihan dari pemerintah yang mana menyediakan bak angkutan sampah untuk mengangkut sampah-sampah dari rumah warga ke tempat pembuangan akhir.

Retribusi Jasa Usaha

Pungutan ini dibebankan pemerintah kepada masyarakat yang memanfaatkan fasilitas daerah untuk kepentingan pribadi dan menghasilkan keuntungan dari pada kegiatan tersebut. Contohnya berjualan di pasar tradisional milik pemerintah daerah yang lahan serta pembangunannya ditanggung penuh oleh kas daerah.

Retribusi Jasa Perizinan

Bagi yang ingin membuka usaha di suatu daerah maka wajib untuk membayar retribusi jasa perizinan, terutama bila letaknya berada di lokasi-lokasi wisata yang dikelola langsung oleh pemerintah daerah.

Kesimpulan

Setelah memahami penjabaran di atas, tentunya kini telah cukup jelas tentang perbedaan pajak dan retribusi. Sederhananya, pajak diatur dan ditetapkan oleh UU negara dan hasil dari pembayaran pajak oleh wajib pajak sepenuhnya disetorkan kepada kas negara yang kemudian disalurkan untuk keperluan pembangunan secara merata di daerah-daerah seluruh Indonesia. Sedangkan, retribusi merupakan pungutan resmi dari pemerintah daerah untuk dimasukkan ke dalam kas daerah tersebut dan disalurkan untuk kepentingan sektor-sektor terkait yang menjadi sumber dari pungutan retribusi tersebut. Retribusi bersifat otonom, yakni sepenuhnya milik pemerintah daerah terkait untuk kepentingan pembangunan lokal, sehingga tidak perlu disetorkan pada kas pusat negara.