Pemetaan Lahan Membantu Perencanaan Perencanaan Tata Guna Lahan dan Hutan

Pemetaan Lahan Membantu Perencanaan Perencanaan Tata Guna Lahan dan Hutan

Source: Forest News

Pelibatan masyarakat dan para pemangku kepentingan lainnya dalam perencanaan tata guna lahan adalah faktor penting untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dan pemerintah. Selain dilakukan untuk menegaskan batas administratif desa, hal ini juga sekaligus meningkatkan kualitas perencanaan tata ruang di tingkat kabupaten dan provinsi.

Penduduk sekitar yang seringkali diabaikan dalam pengambilan keputusan tentang penggunaan lahan, sangat bersemangat untuk turut berperan dalam prosesnya, baik dalam mengumpulkan data sosioekonomi dan dalam meninjau implikasi dari berbagai temuan.

Penggabungan konservasi, tata guna lahan dan pengelolaan sumber daya, alokasi lahan, tenurial, dan tata kelola dalam perencanaan ruang tentu memerlukan data yang lebih cermat. Mengapa? Karena hal tersebut nantinya akan memberikan perhatian lebih besar terhadap pola-pola ruang dan distribusi penggunaan dan tata kelola lahan.

Para perencana penggunaan lahan di Indonesia awalnya memperbesar peta-peta provinsi berskala besar untuk memvisualisasikan berbagai masalah lahan pada tingkat kabupaten. Namun, hasilnya tidak cukup terperinci dalam menggambarkan semua vegetasi dan topografi. Artinya, berbagai keputusan perencanaan tidak didasarkan pada data yang paling akurat.

Proyek CoLUPSIA (collaborative land-use planning and sustainable institutional arrangement for strengthening land tenure, forest and community rights in Indonesia) menunjukkan bahwa ketidaksetaraan dan konflik yang dihasilkan dapat diselesaikan bila badan-badan pimpinan di skala nasional, regional, dan lokal diberi data yang lebih terperinci dan juga melalui diskusi bersama ketika mengambil dan membuat keputusan untuk wilayah-wilayah konservasi.

CoLUPSIA menunjukkan kepada pemerintah betapa jauh lebih mudah untuk membuat keputusan melalui perencanaan ruang dengan menggunakan skala yang tepat,” ujar pemimpin proyek Yves Laumonier, ilmuwan CIFOR. “Sebagai contoh, data kecocokan lahan skala besar dan peta dari proses perencanaan ruang dapat mengidentifikasi di mana perkebunan kelapa sawit diizinkan, yang tidak akan merusak lingkungan.”

Selama empat tahun, CoLUPSIA telah menghasilkan berbagai temuan melalui peta-peta dengan skala lebih besar yang dihasilkan oleh para peneliti. Sementara peta-peta konvensional menggunakan skala 1:250.000, peta yang dibuat melalui proyek ini mampu menghasilkan peta berskala 1:50.000, sehingga memungkinkan perincian yang jauh lebih besar. Melalui peta berskala besar tersebut, hutan yang diklasifikasikan sebagai kawasan resapan air yang dilindungi, ternyata wilayahnya lebih dari dua kali luas yang diketahui sebelumnya.

Peta tutupan lahan ini berhasil menunjukkan lebih dari 1.500 spesies pohon dan 50 kelas tipe vegetasi berdasarkan ketinggian dan kondisi ekologis. Kombinasi dari tutupan pemetaan lahan terperinci dan pemetaan partisipatif dengan masyarakat juga telah mengidentifikasi semua jenis degradasi, pertumbuhan kembali sekunder dan pertanian.

Serangkaian peta digunakan untuk menjembatani kesenjangan informasi antara kebutuhan masyarakat setempat dengan kebutuhan sumber daya pemerintah telah dikembangkan oleh para peneliti di bagian utara Papua. Peta ini mampu menunjukkan dengan tepat lokasi sumber daya alam di sana.

Pemetaan menggunakan Analisa Prospektif Partisipasi (APP) yaitu suatu proses yang memampukan para pemangku kepentingan untuk bekerja sama pada tingkat kabupaten demi menuju suatu konsensus penggunaan lahan dan sumber daya. Hasil analisa merupakan suatu skenario potensial penggunaan lahan di masa depan, yang telah disepakati bersama untuk menuju skenario yang paling diharapkan.

Pemerintah setempat pun turut merangkul APP karena kebijakan dan perundang-undangan umumnya dikembangkan pada tingkat nasional. Proses partisipatif tersebut memampukan tingkat-tingkat pemerintah yang lebih rendah untuk bertemu dan membicarakan berbagai kekhawatiran mereka. Dengan membangun pengetahuan dan kapasitas mereka, proyek ini juga sekaligus memberdayakan mereka untuk menjadi “duta-duta” berbagai temuan pada tingkat nasional.

Peta-peta yang dikembangkan pada skala 1:50.000 tersebut telah serupa dengan skala yang diperlukan untuk perencanaan tata ruang resmi, dan akan digunakan untuk membantu perencanaan tata guna lahan oleh pemerintah kabupaten Mamberamo Raya dengan memasukkan pengetahuan dan kebutuhan masyarakat setempat.

Dengan luas wilayah 7,8 juta hektare (90 % berhutan), hutan-hutan di Mamberamo dianggap penting bagi penghidupan masyarakat-masyarakat lokal yang tinggal di wilayah tersebut. Selain itu, setiap kabupaten juga terikat pada tekadnya untuk mematuhi Kebijakan Hijau Papua (70 % dari keseluruhan wilayah dipertahankan sebagai hutan), dengan masih memberi ruang untuk kegiatan desa.