Mengenal AJB Dan SPJB Saat Jual Beli Rumah

Mengenal AJB Dan SPJB Saat Jual Beli Rumah

Bagi yang ingin membeli rumah baru tentu melakukan banyak pertimbangan yang matang. Anda tentu akan berjalan-jalan dan mencari agen jual beli rumah, menyelidiki lokasi dan kemudian melihat beberapa properti yang menjadi pilihan. Setelah mencari, Anda akan menemukan lingkungan yang nyaman, lokasi yang sangat baik dan dekat dengan pusat perbelanjaan bahkan dekat dengan sekolah anak.

Mungkin anda merasa ini merupakan rumah impina anda, namun ketahuilah bahwa proses jual beli rumah biasanya melibatkan beberapa dokumen penting. Dokumen-dokumen ini membuktikan legalitas kepemilikan properti di hadapan hukum.

Jangan sampai Anda membeli properti yang menghabiskan banyak uang dan akhirnya terjebak dalam sengketa hukum yang tak ada habisnya. Sebelum membeli rumah, harap pastikan bahwa Anda memiliki pengetahuan yang cukup dan dokumen yang sesuai.

AJB dan SPJB

Setiap transaksi harus ditandatangani di depan notaris dan memiliki Akta Jual Beli Rumah (AJB). Namun kini, pembeli dan penjual juga sudah membuat Surat Perjanjian Jual Beli Rumah (SPJB) untuk memastikan penjualan dan menghindari penipuan.

Akta Jual Beli Rumah (AJB) dan Surat Perjanjian Jual Beli Rumah (SPJB) memiliki fungsi yang sama, yaitu:

  • Menggunakan harga dan ketentuan yang disepakati sebagai bukti pembelian dan penjualan properti.
  • Memastikan bahwa kedua belah pihak memenuhi hak dan kewajiban masing-masing.
  • Menjadi bukti bahwa salah satu pihak belum atau gagal memenuhi kewajibannya.

Surat Perjanjian Jual Beli Rumah (SPJB)

SPJB Rumah hanya melibatkan dua pihak yaitu penjual dan pembeli. Disebut juga akta non-otentik karena tidak melibatkan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atau notaris, namun tetap memiliki keterikatan antara kedua belah pihak yang terlibat.

SPJB dimaksudkan agar pihak manapun tidak mengalami kerugian sebelum berlanjut ke PPAT atau notaris. Misalnya, penjual menjual rumah kepada pihak lain setelah menerima uang muka (DP) pembeli atau gagal membayar cicilan, dan / atau karena sertifikat rumah masih dijamin oleh bank.

Beberapa syarat yang harus diperhatikan saat menandatangani perjanjian jual beli rumah:

  • Melengkapi data diri pembeli dan penjual di SPJB (KTP, alamat, tempat tinggal, nomor telepon yang bisa dihubungi)
  • Penjual: Pernyataan di SPJB bahwa rumah yang ditransaksikan tidak ada sengketa hukum
  • Pembeli: Surat pernyataan di SPJB tentang tanggal pembayaran angsuran dan denda atau sanksi yang dikenakan karena kelalaian
  • Tanda tangan paling sedikit 2 (dua) orang saksi. Setiap pihak disarankan memiliki perwakilan saksi yang menyaksikan penandatanganan SPJB.

Akta Jual Beli Rumah (AJB)

Akta Jual Beli (AJB) adalah akta nyata yang secara hukum sah oleh negara melalui Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atau notaris. Transaksi yang termasuk dalam AJB adalah pengalihan hak dari penjual atau pemilik kepada pembeli sebagaimana diatur dalam UU Pertanian dan Agraria. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional (Perkaban) No. 08 Tahun 2012 Tentang Pendaftaran Tanah juga mengatur format yang harus diikuti untuk setiap transaksi jual beli.

Transaksi yang tertuang dalam AJB adalah pengalihan hak dari penjual atau pemilik kepada pembeli sesuai yang tercantum dalam Undang-Undang Pertanian dan Agraria. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional (Perkaban) No. 08 Tahun 2012 Tentang Pendaftaran Tanah juga sudah memberikan format yang harus diikuti dalam setiap transaksi jual beli.

AJB hanya dapat dibuat setelah kedua belah pihak membayar semua pajak yang timbul dalam transaksi. Kemudian daftarkan properti untuk membalikkan namanya menjadi kantor pertanahan di daerah tersebut. Perubahan sertifikat secara resmi mengalihkan kepemilikan dari penjual ke pembeli.

Selanjutnya PPAT atau notaris akan menyiapkan dokumen perjanjian jual beli rumah sesuai dengan format Perkaban yang telah ditentukan untuk memastikan keabsahannya. Dokumen tersebut berisi semua ketentuan perjanjian yang disepakati oleh pembeli dan penjual, tanggal transfer dan cara pembayaran, serta sanksi atau denda yang berlaku karena kelalaian.